Jakarta (8/3). Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyambut kedatangan Badan Penyelenggara (BP) Haji RI di kantor DPP LDII, Jakarta, pada hari Jumat (7/3). Rombongan tersebut dipimpin oleh Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), yang didampingi oleh Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dan timnya.
Kiai Chriswanto mengungkapkan dukungannya agar pengelolaan haji dilakukan secara terpusat di bawah satu kementerian khusus. Dengan cara ini, semua aspek dapat diawasi dengan baik dan tata kelola lembaganya menjadi lebih transparan.
Menurut pandangannya, semangat utama adalah pelayanan. Presiden juga telah menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji harus berada di bawah satu atap, ujar Chriswanto.
Ketua LDII ini menegaskan bahwa menjadikan pengelolaan haji terpusat bukanlah untuk memberikan perlakuan istimewa kepada umat Islam. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penganut Muslim terbesar di dunia, Chriswanto berpendapat bahwa lembaga khusus sangat diperlukan agar pengelolaan haji dan umroh tidak terpecah-pecah.
Sebenarnya, ini bukan tentang memberikan keistimewaan kepada umat Islam. Namun, masalah umat harus dikelola dengan baik, karena ini adalah amanah. Saya percaya Gus Irfan dan Bang Dahnil akan mampu membuat pengelolaan ibadah haji menjadi lebih efisien dan efektif, tambahnya.
Ketua Umum LDII juga mendorong agar dana haji dikelola secara terpadu. Hal ini bertujuan agar nilai tambah bagi jamaah haji semakin besar dan biaya yang dibayar oleh masyarakat Indonesia menjadi lebih ringan. Pengelolaan haji yang transparan juga disampaikan oleh pengurus DPP LDII saat diundang DPR RI untuk memberikan masukan terkait RUU Pengelolaan Keuangan Haji pada Kamis (6/3).
Ada lima aspek yang kami sampaikan di DPR kemarin. Pertama, aspek kelembagaan; kedua, kepatuhan terhadap syariah karena dana ini berkaitan dengan umat; ketiga, efisiensi; keempat, investasi yang harus tepat dan memberikan hasil yang baik; dan terakhir, aspek tata kelola. Kami berharap dengan tata kelola yang baik, semuanya akan menjadi lebih efisien, ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP Haji Gus Irfan menjelaskan bahwa kunjungan rombongannya ke kantor DPP LDII selama Ramadan bertujuan untuk mempererat silaturahmi dengan para pengurus DPP LDII. Mereka berharap bisa mendapatkan saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja BP Haji.
Kami ingin menerima banyak masukan, terutama mengenai bagaimana kami dapat melaksanakan amanah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji, kata Irfan.
BP Haji berkomitmen untuk meningkatkan kuota dan pelayanan bagi jamaah haji. Mengenai kuota, Gus Irfan menyatakan bahwa semuanya tergantung pada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, pihaknya akan terus melakukan pendekatan dan perbaikan untuk mengurangi antrean panjang haji.Saat ini, daftar tunggu kita mencapai sekitar 5,4 juta orang. Setiap tahunnya, misalnya, hanya ada 240.000 orang yang berangkat. Namun, pendaftaran baru setiap tahun mencapai 300.000 orang. Dengan demikian, jumlah tersebut tidak akan pernah berkurang, jelasnya.
Dalam hal pelayanan, Gus Irfan menekankan bahwa BP Haji fokus pada tiga aspek utama, yaitu memberikan layanan yang aman, nyaman, dan efisien bagi para calon jamaah haji Indonesia. Ia menjelaskan bahwa efisiensi berkaitan dengan biaya haji yang sebanding dengan apa yang diterima oleh jamaah. BP Haji juga berkomitmen untuk memastikan keamanan, sehingga jamaah dapat pergi dan kembali dalam keadaan sehat.
Kenyamanan di sini berarti bahwa para jamaah haji Indonesia bisa menjalankan semua ritual ibadah haji dengan tenang dan nyaman selama berada di Tanah Suci, tambahnya.
Irfan berharap kunjungan BP Haji ke kantor DPP LDII dapat semakin memperkuat hubungan silaturahim antara kedua pihak. Selain itu, ia juga mengharapkan adanya saran-saran yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan haji.
